Pembangunan dalam era global saat ini penuh dengan persaingan yang semakin ketat dan tajam. Oleh karena itu hanya dengan sumber daya manu-sia (SDM) yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang unggul maka lembaga tersebut akan muncul sebagai pemenang dalam kompetisi. Pem-bangunan saat ini bergerak dengan begitu cepat. Hal itu ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar dalam bidang ilmu pengetahuan. Saat ini telah terjadi revolusi teknologi informasi (information technology revolution). Revolusi teknologi informasi tersebut telah memunculkan fenomena baru tentang dunia tanpa batas dalam pergaulan dunia internasional. Hubungan negara-bangsa (nation-state) mulai berubah tanpa ada sekat-sekat. Salah satu bentuk nyata dari teknologi informasi yang sangat berpengaruh tersebut adalah teknologi komunikasi (telepon selular, faxsimile, internet). Teknologi telekomunikasi dan informasi tersebut ternyata mampu mempengaruhi ideologi, konsep, kebijakan, sikap, perilaku, dan mindset individu, kelompok, maupun perilaku birokrat dalam setiap pergaulan internasional berbangsa dan bernegara. Hal ini terjadi karena teknologi informasi tersebut dapat diakses dan mampu menghubungkan setiap orang di dunia ini dari belahan manapun tanpa ada sedikitpun batas dan sensor yang menghalanginya. Masyarakat dunia dapat berkomunikasi secara langsung dalam bentuk apa saja, dimana saja, dan kapan saja, sehingga waktu tidak menjadi halangan dan alasan untuk saling berkomunikasi.
Di samping itu pembangunan saat ini mengalami proses transformasi sosial politik dan ekonomi yang sangat cepat, oleh karena itu membawa konsekuensi terhadap dunia pendidikan kita. Perubahan inilah yang membawa implikasi terhadap perubahan semua aspek kehidupan, baik di bidang politik, budaya, ekonomi, bisnis, pertahanan dan keamanan, isu-isu demokratisasi, hak asasi manusia, isu government transparency dan isu desentralisasi. Perubahan dunia yang begitu cepat (rapid changes) tersebut juga memaksa para pemimpin bangsa dari setiap negara-bangsa untuk mengkaji ulang konsep, kebijakan, bentuk kerjasama, maupun arah visi dan misi dari setiap lembaga. Negara tidak dapat dan mampu mengisolir diri dari setiap perubahan dunia. Implikasi penting lain yang tentunya dapat dilihat adalah terjadinya perubahan perencanaan pembangunan secara nasional. Para perancang pembangunan saat ini ditekan untuk mengubah mindset mereka dari paradigma lama (old paradigms) kearah paradigma baru (new paradigms), yaitu: dari based on ecocentric model ke arah based on homocentric model. Paradigma dimaksud sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Khun, sebagai “a world view, a general perspective, a way of breaking down the complexcity of the real world,” atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa paradigma adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang digunakan oleh suatu nilai dan tema pemikiran. Konstelasi tersebut dikembangkan dalam rangka memahami kondisi sejarah dan keadaaan sosial, untuk memberikan kerangka konsepsi terhadap makna perubahan realitas sosial yang ada. Perubahan paradigma pembangunan tersebut dapat digambarkan dalam tabel seperti di bawah ini:
Aspek Pembangunan Paradigma Lama Paradigma Baru Tujuan Pembangunan Menekankan pada pertumbuhan ekonomi dengan titik fokus pada strategi pembangunan “trickle down effects” Menekankan pada pertum buhan ekonomi, pemerataan dan berkelanjutan dengan titik fokus pada strategi pe mbangunan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Fokus Pembangunan Pembangunan sumber daya alam Pembangunan sumber daya manusia Strategi Pembangunan Mengarah pada eksploitasi Mengarahpada pengembang an Strategi Investasi Menekankan pada tanah, buruh, dan modal Menekankan pada ilmu pengetahuan dan informasi Perspektif Pembangunan Nasional-sentralistik-birokratik Global villages dan desentralistik-debirokratik Pembangunan SDM Orientasi pada otot Orientasi mind Pendidikan Orientasi bukan ijasah sekolah Pendidikan sepanjang hayat standard kompetensi
Dari perubahan paradigma pembangunan tersebut maka lahirlah berbagai perencanaan kebijakan pembangunan yang strategis, praktis, tematis, dan mengarah para orientasi kebijakan desentralisasi. Tentunya tidak terkecuali terhadap kebijakan pembangunan pendidikan. Kebijakan tersebut juga dikenal dengan kebijakan otonomi pendidikan dengan isu sentral schools and community base management untuk pendidikan formal dan learning centers base management untuk pendidikan non formal. Dengan demikian hanya negara yang memiliki keunggulan dalam pengembangan sumber daya manusia maka negara tersebut akan berperan menentukan perkembangan dunia.
Pentingnya Pendidikan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sejalan dengan perkembangan pembangunan tersebut di atas dunia pendidikan di Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan besar. Pertama, sebagai dampak krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, dalam kaitannya dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan pendidikan sehingga dapat mewujudkan proses transformasi pendidikan yang lebih demokratis, mengadopsi ide-ide keberagaman budaya, kebutuhan/keadaan daerah, heterogenitas peserta didik dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Permasalahan lain pendidikan yang mengemuka saat ini adalah (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antarwilayah geografis, yaitu antara perkotaan dan pedesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antar tingkat pendapatan penduduk ataupun antargender. Disamping itu ada masalah-masalah lain yang masih ada kaitannya dengan pendidikan yang semakin menonjol pada akhir-akhir ini adalah pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan ternyata banyak menimbulkan kesulitan baru, dimana muncul gejala ketidakharmonisan dan ketidakterpaduan pelaksanaan program antar pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Tenaga kependidikan di tingkat Kabupaten/Kota belum siap menerima otonomi pendidikan, apalagi otonomi kelas dan otonomi pusat pembelajaran, masih ada perbedaan visi, misi dan strategi yang cukup mendasar dalam pelayanan pendidikan, sulitnya melakukan koordinasi antar pusat dengan daerah atau antar daerah akibat terbatasnya kewenangan pusat dan luasnya jangkauan wilayah layanan departemen, dan sulitnya melakukan kontrol kualitas secara langsung. Oleh karena itu menjadi penting kebijakan peningkatan sumber daya manusia. Kunci utama terciptanya kualitas dan pemerataan pembangunan pendidikan adalah pengembangan manajemen kelembagaan yang strategis dan terpadu serta pengembangan tenaga kependidikan.
